SIBERKITA.ID, KOLAKA — Penguatan investasi industri perlu diikuti kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan penerapan keselamatan kerja. Untuk itu, PT Vale Indonesia Tbk melalui Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa mendorong perusahaan mitra dan kontraktor meningkatkan disiplin pelaporan ketenagakerjaan serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Pelaporan Ketenagakerjaan bagi perusahaan mitra dan kontraktor di Hotel Sutan Raja, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Kamis (8/10/2026). Kegiatan itu diikuti jajaran Human Resources Department (HRD) dan Penanggung Jawab Operasional (PJO) dari sekitar 44 perusahaan mitra yang beroperasi di wilayah proyek Vale Indonesia Blok Pomalaa.
Head of Pomalaa Project PT Vale Indonesia, Mohammad Rifai mengatakan, keberhasilan proyek industri tidak hanya diukur dari capaian operasional, tetapi juga dari kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan tenaga kerja.
“Keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh capaian operasional, tetapi juga oleh kualitas penerapan tata kelola dan perlindungan tenaga kerja di seluruh rantai operasional,” kata Rifai.
Menurut dia, sosialisasi tersebut bertujuan menyamakan pemahaman seluruh mitra kerja mengenai kewajiban ketenagakerjaan agar pelaksanaannya berlangsung konsisten.
Rifai menambahkan, perusahaan, mitra kerja, dan regulator perlu berkolaborasi untuk menjaga standar ketenagakerjaan dan keselamatan kerja di kawasan proyek.
“Kepatuhan pelaporan ketenagakerjaan dan penerapan K3 merupakan tanggung jawab bersama. Kami berharap seluruh mitra kerja terus meningkatkan kedisiplinan dan memastikan implementasinya berjalan baik di lapangan,” ujarnya.
Dalam kegiatan itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kolaka memberikan materi mengenai kewajiban pelaporan ketenagakerjaan secara berkala, termasuk Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Kolaka Ilham S. STP., M.Si. mengapresiasi langkah PT Vale Indonesia yang melibatkan perusahaan mitra dalam meningkatkan pemahaman mengenai regulasi ketenagakerjaan.
“Kami mengapresiasi inisiatif Vale Indonesia yang secara aktif melibatkan perusahaan mitra dalam memahami kewajiban ketenagakerjaan. Langkah seperti ini penting untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif,” kata Ilham.
Ia menekankan, standar kepatuhan tidak cukup diterapkan oleh perusahaan utama, tetapi juga harus dijalankan oleh seluruh pihak dalam rantai kerja, termasuk kontraktor dan subkontraktor.
Menurut Ilham, penyamaan pemahaman melalui sosialisasi diperlukan agar kewajiban administratif dan ketentuan ketenagakerjaan dapat diterapkan secara konsisten.
Selain pelaporan ketenagakerjaan, Ilham menilai penerapan K3 dalam operasional proyek juga menjadi aspek penting. Ia menyebut Vale Indonesia telah menunjukkan penerapan K3 yang baik dan komprehensif, termasuk melalui standar mitigasi risiko yang diterapkan secara konsisten.
Penguatan Tenaga Kerja Lokal
Di tengah perkembangan aktivitas industri di Kolaka, peningkatan kepatuhan ketenagakerjaan juga perlu berjalan beriringan dengan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal.
Ilham mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) terus mendorong kolaborasi dengan dunia usaha untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
“Kami mendukung investasi yang memberikan nilai tambah bagi daerah. Ke depan, kami berharap kolaborasi dengan dunia usaha terus diperkuat untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan industri dengan keterampilan tenaga kerja setempat. Dengan demikian, pertumbuhan investasi tidak hanya mendukung kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah.
Vale Indonesia, yang merupakan bagian dari holding industri pertambangan MIND ID, menyatakan komitmennya untuk mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan standar keselamatan kerja, serta mengembangkan tenaga kerja lokal yang kompeten.
Melalui penguatan kepatuhan perusahaan mitra, pelaporan ketenagakerjaan, dan penerapan K3, tata kelola proyek di Pomalaa diharapkan dapat berjalan seiring dengan perlindungan pekerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.(*)
