SIBERKITA.ID, KENDARI — Di Pomalaa, nikel tidak hanya berbicara tentang tambang, investasi, dan industri. Pada hamparan yang sama, ada sawah petani, sungai mengalir ke permukiman, pesisir tempat masyarakat menggantungkan hidup, serta desa-desa yang telah lama menjadi ruang hidup warga.
Ketika kawasan itu berkembang menjadi salah satu pusat industri nikel, perubahan pun tidak berhenti pada bentang alam. Bagi masyarakat sekitarnya, perubahan lingkungan dapat berarti perubahan sumber penghidupan, kesehatan, akses terhadap lahan, hingga masa depan ekonomi keluarga.
Persoalan ini mengemuka dalam Multi-Stakeholder Forum (MSF) bertajuk “Refleksi Praktik Industri Nikel di Kabupaten Kolaka melalui Dialog Multistakeholder” yang digelar PUSPAHAM Sulawesi Tenggara bersama Satya Bumi di Hotel Claro Kendari, Selasa (29/9/2026), kemarin.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, perusahaan, masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil. Mereka duduk bersama membicarakan perkembangan industri nikel di Kabupaten Kolaka, khususnya Pomalaa, sekaligus dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Direktur PUSPAHAM Sulawesi Tenggara Kisran Makati mengatakan, Pomalaa perlu dilihat lebih utuh. Kawasan tersebut bukan sekadar ruang bagi kegiatan industri, melainkan juga tempat masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari.
“Perkembangan industri tidak cukup dilihat hanya dari sisi investasi dan produksi, tetapi juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan serta kualitas tata kelola yang menyertainya,” ujar Kisran.
Pernyataan itu membawa pembicaraan pada satu persoalan mendasar: bagaimana memastikan pertumbuhan industri tidak membuat masyarakat kehilangan ruang untuk hidup dan mempertahankan penghidupannya.
Ketika Sawah Terendam
Dalam forum itu, peneliti PUSPAHAM dan Satya Bumi memaparkan hasil kajian dan pemantauan di sejumlah desa sekitar kawasan Pomalaa. Paparan itu menggambarkan sejumlah persoalan yang disebut dirasakan masyarakat, mulai dari pelibatan publik yang dinilai belum bermakna hingga tekanan terhadap lingkungan, pencemaran, persoalan agraria, kesehatan, ketenagakerjaan, serta perubahan sosial dan ekonomi.
Salah satu temuan yang mendapat perhatian adalah kondisi lahan pertanian.
Berdasarkan kajian yang dipaparkan dalam forum, sekitar 247 hektar lahan persawahan di Lamedai dan Oko-Oko terdampak genangan banjir bercampur lumpur. Dalam peristiwa pada 18 Oktober dan 10 November 2025 itu, sebanyak 189 rumah tangga petani disebut terdampak.
Angka tersebut membuat persoalan lingkungan menjadi lebih konkret. Bagi petani, sawah bukan sekadar bagian dari bentang alam. Sawah adalah tempat bekerja, sumber pangan, sekaligus sumber pendapatan keluarga.
Karena itu, ketika kondisi lingkungan berubah, persoalannya tidak berhenti pada air yang menggenang atau lumpur yang menutup lahan. Ada penghidupan yang ikut dipertaruhkan.
Dari titik inilah, pembicaraan mengenai industri nikel bergeser dari semata-mata soal produksi menuju pertanyaan yang lebih luas: siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan industri dan bagaimana dampaknya ditanggung oleh masyarakat di sekitarnya.
Bukan Hanya Soal Investasi
Kisran mengatakan, perkembangan industri nikel memang membawa peluang berupa investasi, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi. Namun, peluang tersebut berjalan beriringan dengan tantangan mengenai perlindungan lingkungan, sumber daya air, ruang hidup, partisipasi masyarakat, ketenagakerjaan, dan keberlanjutan ekonomi lokal.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Satya Bumi Andi Muttaqien. Menurut dia, pengembangan industri perlu disertai tata kelola yang bertanggung jawab agar manfaat pembangunan tidak berhenti pada aktivitas investasi dan produksi, tetapi juga dirasakan masyarakat serta daerah dalam jangka panjang.
Dalam forum itu, Satya Bumi menekankan sejumlah aspek yang dinilai penting dalam pengembangan industri nikel, antara lain daya dukung lingkungan, hak masyarakat, keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan perlindungan tenaga kerja.
Dengan demikian, ukuran keberlanjutan industri tidak hanya berada di dalam kawasan pabrik dan wilayah produksi. Ukurannya juga terlihat dari kondisi sungai, sawah, desa, tenaga kerja, serta kemampuan masyarakat mempertahankan sumber penghidupannya.
Mencari Titik Temu
Persoalan tersebut kemudian membawa forum pada kebutuhan memperbaiki tata kelola. PUSPAHAM dan Satya Bumi mendorong perlindungan lingkungan yang lebih kuat, pemulihan wilayah terdampak, perlindungan daerah aliran sungai dan sumber air, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat secara bermakna.
Mekanisme pengaduan yang inklusif dan mudah diakses juga dinilai penting. Masyarakat, terutama mereka yang berada paling dekat dengan kawasan industri, membutuhkan ruang untuk menyampaikan persoalan sekaligus memperoleh informasi mengenai tindak lanjutnya.
Pada sisi lain, isu ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan mengenai manfaat industri. Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, akses terhadap kesempatan kerja, serta perlindungan hak pekerja menjadi bagian dari tuntutan agar pertumbuhan industri memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
MSF itu sendiri tidak diposisikan sebagai ruang untuk menyelesaikan seluruh persoalan dalam satu pertemuan. PUSPAHAM dan Satya Bumi menyebut forum tersebut sebagai ruang untuk mempertemukan informasi, pengalaman, kewenangan, dan perspektif berbagai pihak.
Dari pertemuan itu, persoalan prioritas, kebutuhan perbaikan, rekomendasi, dan kemungkinan tindak lanjut diharapkan dapat dipetakan sesuai peran masing-masing pihak.
Sebab, persoalan industri nikel di Kolaka tidak sederhana. Di satu sisi terdapat kebutuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain terdapat lingkungan yang harus dijaga dan masyarakat yang membutuhkan kepastian atas ruang hidup serta sumber penghidupannya.
Pomalaa akhirnya menghadapi pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar seberapa besar industri dapat tumbuh. Pertanyaannya adalah bagaimana pertumbuhan itu berlangsung tanpa memutus hubungan masyarakat dengan tanah, air, dan sumber penghidupan yang menopang kehidupan mereka.
Di titik itulah tata kelola industri diuji: bukan hanya pada kemampuan menghasilkan nikel, tetapi pada kemampuan memastikan bahwa kemajuan ekonomi berjalan bersama perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan keberlanjutan kehidupan di sekitarnya.(*)
