SIBERKITA.ID, KOLAKA — Kehadiran negara tidak semestinya berhenti pada kebijakan dan birokrasi. Negara harus terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama ketika pemerintah berhadapan dengan kebutuhan dasar rakyat.
Ini menjadi intisari pesan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto lewat Pidato Kenegaraan yang disimak Pemerintah Kabupaten Kolaka bersama DPRD dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).
Mengikuti agenda kenegaraan tersebut secara virtual dari rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka, jajaran pemerintah daerah menyimak penekanan Presiden mengenai pentingnya negara hadir untuk memenuhi kebutuhan rakyat, salah satunya melalui penguatan ketahanan pangan.
Pesan tersebut sekaligus menempatkan birokrasi pada posisi penting. Pemerintahan dituntut bekerja efektif dan transparan serta menjauhkan kewenangan dari praktik penyalahgunaan.
Presiden juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak kehilangan hubungan dengan masyarakat. Suara rakyat harus didengar, sementara setiap program pemerintah perlu dipastikan memberikan manfaat yang nyata.
“Negara harus hadir untuk memudahkan kehidupan rakyat, bukan mempersulit rakyat,” demikian salah satu pesan penting dalam pidato Presiden.
Bagi pemerintah daerah, pesan itu menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan tidak semata terletak pada banyaknya program yang dirancang, tetapi pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pun menjadi ruang untuk memperkuat kembali komitmen tersebut. Pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun daerah melalui semangat persatuan dan gotong royong.
Di Kolaka, pidato kenegaraan itu disimak langsung Bupati Kolaka H. Amri, S.STP., M.Si, Wakil Bupati Kolaka H. Husmaluddin, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Akbar, pimpinan dan anggota DPRD, para kepala organisasi perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Pesan Presiden ini tidak hanya menjadi bagian dari seremoni peringatan kemerdekaan. Ia menjadi pengingat bagi birokrasi di tingkat daerah bahwa kemerdekaan juga harus diterjemahkan dalam bentuk pemerintahan yang bekerja, pelayanan yang mudah diakses, dan kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat.(*)
