Menu

Mode Gelap
Pemaparan di Lemhanas, Bupati Kolaka Bawa Kartu Beramal ke Panggung Kepemimpinan Nasional Kejari Kolaka Jadi yang Pertama Terapkan Plea Bargain di Sultra Saat 150 UMKM jadi Wajah Ekonomi Lokal Kolaka Masyarakat Adat dan PT Vale Satukan Persepsi Menjaga Investasi di Wonua Mekongga Kuasa Hukum Persoalkan Pendampingan Klien dalam Kasus Dugaan Penipuan Proyek Kementerian di Kendari MIND ID Mengawal PT Vale di Pomalaa, Menjaga Investasi di Tengah Riak Sosial

Nasional

Menteri Nusron Ingin IPPAT Ikut Berperan dalam Transformasi Layanan Pertanahan

badge-check


 Menteri Nusron Ingin IPPAT Ikut Berperan dalam Transformasi Layanan Pertanahan Perbesar

Laporan: Abdul Saban 

SIBERKITA.ID, MANADO – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong keterlibatan aktif Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam transformasi layanan pertanahan nasional. Menurut Menteri Nusron, IPPAT merupakan bagian hulu dari ekosistem layanan pertanahan yang tak terpisahkan dari proses pelayanan di Kantor Pertanahan.

“Kalau hulunya benar, maka hilirnya pun akan benar. Dari hulu sampai hilir juga harus kita upgrade,” ujar Menteri Nusron di hadapan anggota IPPAT dari berbagai daerah yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Upgrading Tahun 2025 IPPAT, di Manado, Jumat (18/07/2025).

Ia mengungkapkan, ada dua isu utama yang masih dihadapi masyarakat terkait pelayanan pertanahan, yakni lamanya proses layanan dan praktik pungutan liar (pungli). Menteri Nusron menilai, kedua persoalan ini tak bisa dilepaskan dari keterlibatan berbagai pihak, termasuk PPAT.

Untuk percepatan dan pembersihan layanan publik, termasuk pertanahan, ia menyebut perlu perubahan mendasar dalam dua hal, yaitu sistem dan sumber daya manusia (SDM). “Solusi percepatan pelayanan itu kita buat rumus dalam ilmu manajemen, namanya dua S. S pertama adalah sistemnya harus kita ubah. S kedua adalah SDM-nya harus kita update atau kita transformasi,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Sekitar 75% dari total layanan pertanahan nasional terkonsentrasi di 125 kantor. Maka dari itu, kantor-kantor tersebut menjadi titik krusial untuk memastikan transformasi benar-benar berdampak luas. “Kalau benar pelayanannya, kalau semua peralihan elektronik, maka akan ada efek snowball yang mengikuti pola transformasi,” jelas Menteri Nusron.

Transformasi, menurut Menteri Nusron, tidak bisa hanya dilakukan oleh internal Kementerian ATR/BPN. Kolaborasi dengan mitra, seperti PPAT, justru menjadi kunci utama perubahan. Oleh karena itu, ia mendorong IPPAT untuk terus meningkatkan kapasitas dan integritasnya dalam mendukung layanan pertanahan yang cepat, bersih, dan profesional.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Utara, Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran. Turut hadir, Wali Kota Manado, Andrei Angouw; Ketua Umum IPPAT, Hapendi Harahap beserta Pengurus Pusat IPPAT; dan 500 peserta Rakernas yang merupakan PPAT dari penjuru Indonesia. (ADV)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK dan Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan

18 September 2026 - 16:48 WITA

PERINTIS 10 Hari Jawab Kebutuhan Masyarakat akan Layanan Pertanahan yang Pasti dan Cepat

17 September 2026 - 14:52 WITA

RDP Bersama Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN Paparkan Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2027

17 September 2026 - 14:50 WITA

Kumpulkan Seluruh Pejabat Administrator Pusat dan Daerah, Sekjen ATR/BPN: Pelayanan Harus Tetap Optimal

17 September 2026 - 14:48 WITA

Terima Barang Rampasan Negara dari KPK, Sekjen ATR/BPN: Untuk Mendukung Layanan kepada Masyarakat

16 September 2026 - 12:41 WITA

Trending di Nasional