SIBERKITA.ID, KOLAKA — Riuh aktivitas perdagangan di Pasar Raya Mekongga selama hampir tiga dekade menjadi saksi denyut ekonomi rakyat Kabupaten Kolaka. Namun usia yang menua, persoalan sanitasi, hingga keterbatasan ruang membuat pusat perdagangan itu tak lagi sejalan dengan laju pertumbuhan industri yang kini melingkupi daerah tersebut.
Sabtu, 28 Februari 2026, bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kolaka ke-66 Tahun, menandai perubahan itu. Pemerintah Kabupaten Kolaka bersama PT Vale Indonesia bersinergi membangun ulang kawasan tersebut melalui groundbreaking revitalisasi Pasar Raya Mekongga di Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka.
Bagi PT Vale Indonesia, proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik pasar. Chief Executive Officer PT Vale Indonesia, Bernardus Irmanto, menyebut revitalisasi tersebut sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi yang mampu menopang pertumbuhan kawasan industri.
Menurut Bernardus, ekspansi industri di Kolaka membawa konsekuensi sosial yang tak kecil—mulai dari meningkatnya jumlah pekerja hingga pertumbuhan penduduk baru. Tanpa dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai, pertumbuhan industri justru berpotensi menciptakan ketimpangan.
“Kami merasa tidak adil jika industri berkembang pesat, tenaga kerja datang, tetapi masyarakat tidak memiliki fasilitas kehidupan yang layak, termasuk pasar yang baik,” ujarnya.
Gagasan pembangunan pasar, kata Bernardus, berawal dari diskusi bersama pemerintah daerah sekitar setahun lalu sebelum akhirnya masuk dalam pembahasan strategis perusahaan. Ia menegaskan, pengelolaan nikel sebagai sumber daya tak terbarukan harus meninggalkan warisan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Ketika sumber daya diambil dari bumi, maka dampak positif bagi masyarakat harus dipastikan. Jangan sampai yang tertinggal justru masalah,” katanya.
Pasar baru nantinya dirancang tidak hanya sebagai ruang transaksi ekonomi, tetapi juga dilengkapi sistem pengelolaan sampah dan fasilitas pendukung yang mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Pasar 29 Tahun yang Menuntut Pembaruan
Bupati Kolaka, Amri, menyebut revitalisasi Pasar Raya Mekongga sebagai bagian dari visi pembangunan daerah *Beramal*, yang menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas utama.
Pasar tersebut telah berdiri sekitar 29 tahun dan menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat Kolaka. Namun perjalanan panjangnya juga diwarnai berbagai persoalan, termasuk dua kali kebakaran yang merugikan para pedagang.
“Dinamika perkembangan daerah sangat besar. Infrastruktur pasar sudah tidak lagi mampu mengikuti kebutuhan saat ini,” kata Amri.
Dengan luas sekitar 7,5 hektare, Pasar Raya Mekongga saat ini menampung 38 blok perdagangan yang terdiri dari 907 los dan sekitar 719 pedagang aktif. Revitalisasi senilai Rp60 miliar itu ditargetkan berlangsung selama dua tahun.
Pemerintah daerah berencana menata ulang kios dan los perdagangan agar lebih tertib, aman, serta nyaman, sekaligus menjadikan pasar sebagai pusat distribusi modern tanpa menghilangkan identitas lokal masyarakat Mekongga.
Amri juga meminta dukungan pedagang selama proses pembangunan berlangsung agar manfaat revitalisasi dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Menuju Kota Urban Baru
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, melihat pembangunan pasar ini sebagai bagian dari transformasi Kolaka menuju kawasan urban baru di masa depan. Pertumbuhan industri, menurut dia, akan membawa arus migrasi tenaga kerja yang signifikan.
“Kolaka akan berkembang menjadi wilayah urban. Karena itu sejak sekarang konsep kebersihan, pengelolaan sampah, dan tata kota harus disiapkan,” ujarnya.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam proyek ini menjadi contoh pembangunan berbasis kemitraan yang mulai dibutuhkan daerah-daerah industri di Indonesia.
Revitalisasi Pasar Raya Mekongga pada akhirnya bukan hanya proyek infrastruktur perdagangan. Ia menjadi simbol perubahan arah pembangunan Kolaka—dari kota tambang menuju pusat ekonomi urban yang bertumpu pada aktivitas rakyat, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan industri yang lebih inklusif.(*)
