Menu ✖

Mode Gelap
Legal Opinion Satgas Investasi Dipersoalkan, Kuasa Hukum PT GAN Tantang Dasar IUP 475 Hektar PT CSM Menghadapi Musim Hujan, PT Vale Perkuat Pengendalian Air di Proyek Pomalaa Bupati Kolaka Gandeng IPB, Dorong Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Kayla Safety Bantah Mengetahui Dugaan Penyalahgunaan APD di Pomalaa Pertanian Organik Kolaka, Menjaga Tanah sekaligus Merawat Ekonomi Petani Produksi dan Penjualan Nikel Vale Meningkat, Pendapatan Tembus 896 Juta Dollar AS

Nasional

Menteri Nusron Serahkan Sertifikat Wakaf dan SHM Aset Milik Muhammadiyah

badge-check


 Oplus_131072 Perbesar

Oplus_131072

Laporan: Abdul Saban

SIBERKITA.ID, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertahanan Nasional (BPN) menyerahkan sertifikat atas sejumlah aset milik Muhammadiyah, yang mencakup aset wakaf dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di gedung Cendikia Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan bahwa hal ini menandai upaya pelayanan yang telah diberikan kepada Perserikatan Muhammadiyah.

“Sektifikat milik aset Muhammadiyah, ada yang wakaf, ada yang SHM Kita serahkan disini, dan ini baru awal. Sebenarnya sudah banyak sekali pelayanan kita kepada perserikatan Muhammadiyah,” ucap Nusron saat ditemui di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Kamis (6/3/2025).

Nusron mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan pelayanan sertifikat dengan meluncurkan loket khusus untuk organisasi masyarakat (ormas) dan yayasan Islam, termasuk Muhammadiyah, NU, MUI, KWI, dan PGI.

Bukan tanpa alasan, Nusron menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi tanpa adanya antrean panjang, khususnya bagi organisasi keagamaan dan yayasan sosial pendidikan.

“Supaya pelayanannya tidak antri maka kita buatin loket khusus supaya cepat,” kata Nusron.

Lebih lanjut, Nusron mengatakan peningkatan layanan ini dilakukan mengingat tingginya jumlah permohonan yang diterima BPN, dengan rata-rata lebih dari 8 juta permohonan sertifikat dalam satu tahun.

Karena prosesnya memakan waktu antara dua hingga tiga bulan maka loket khusus ini diharapkan proses pelayanan dapat berjalan lebih cepat dan mengurangi antrean bagi para pemohon.

“Supaya cepat kita buat tambah loket khusus layanan kepada ormas sama yayasan sosial pendidikan untuk mempercepat,” tutup Nusron. (ADV)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya

8 November 2026 - 10:56 WITA

Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

7 November 2026 - 07:58 WITA

Kementerian ATR/BPN Tindaklanjuti 94,67% Pengaduan dalam Lapor Mas Wapres

6 November 2026 - 16:01 WITA

Masyarakat Penerima Manfaat Reforma Agraria Meningkat 26%, Tanah Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat

6 November 2026 - 15:59 WITA

Ekspose Manajemen Talenta Kementerian ATR/BPN, Wamen Ossy: Kedepankan Meritokrasi untuk Karier Pegawai Berdasarkan Kompetensi

6 November 2026 - 15:56 WITA

Trending di Nasional