SIBERKITA.ID, KOLAKA — Komitmen menjaga disiplin fiskal dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Kolaka bersama DPRD. Melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Kamis (9/7/2026), kedua lembaga menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, menandai berakhirnya rangkaian pembahasan laporan keuangan daerah yang telah melalui proses evaluasi bersama.
Persetujuan tersebut dilaksanakan Bupati Kolaka H. Amri, S.STP., M.Si. bersama pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka. Momentum ini bukan semata memenuhi amanat regulasi, melainkan menjadi cermin sinergi antara fungsi eksekutif dan legislatif dalam memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Amri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mengawal proses pembahasan hingga mencapai kesepakatan. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang sehat.
“Persetujuan Raperda ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menghadirkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Di tengah tuntutan semakin tingginya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Kolaka kembali mencatat capaian yang menjadi indikator penting kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Kolaka berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
Bupati menilai capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, tetapi buah dari konsistensi seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik. Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen terus menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola keuangan.
“Kabupaten Kolaka kembali mempertahankan opini WTP dari BPK RI untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah sekaligus menjadi motivasi untuk terus menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK demi penyempurnaan tata kelola keuangan daerah,” kata Amri.
Dari sisi kinerja anggaran, realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif tinggi. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1,711 triliun atau 98,05 persen dari target Rp1,745 triliun. Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp1,668 triliun atau 94,34 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1,768 triliun.
Adapun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan masing-masing terealisasi 100 persen. Dari pelaksanaan APBD tersebut, pemerintah daerah mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp66,197 miliar yang selanjutnya menjadi bagian dari mekanisme pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka, pengelolaan APBD tidak berhenti pada pencapaian angka-angka realisasi. Yang lebih penting ialah memastikan setiap kebijakan fiskal bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus dipelihara dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Kolaborasi kedua institusi dinilai menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Bumi Mekongga.(*)
