SIBERKITA.ID, MALILI — Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang dalam pemulihan pasca insiden kebocoran pipa minyak di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) terus mengedepankan transparansi, pendekatan ilmiah, dan dialog terbuka dengan masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi di Desa Timampu, perusahaan memperkuat upaya pemulihan sosial dan lingkungan yang dilakukan secara bertanggung jawab dan terukur.
Sejak hari pertama insiden terjadi, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2025, PT Vale telah menetapkan pendekatan penanggulangan berbasis sains yang selaras dengan standar global dan prinsip tata kelola lingkungan yang baik. Masa tanggap darurat yang berlangsung hingga 12 September 2025 difokuskan pada mitigasi tumpahan minyak, pengendalian area terdampak, serta pemetaan sosial untuk memastikan penanganan yang adil dan terverifikasi bagi seluruh masyarakat yang terdampak.
Hasil pemetaan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan menghasilkan klasifikasi dampak sosial yang meliputi sawah, empang, kebun, ternak, dan sumur di enam desa: Lioka, Langkea Raya, Baruga, Wawondula, Matompi, dan Timampu. Skema pemulihan dan penyaluran biaya penanganan dampak telah disepakati bersama oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan para kepala desa, serta telah dikomunikasikan kepada warga sejak awal September.
Momentum komitmen ini dipertegas dengan penyerahan simbolis biaya penanganan dampak yang dilaksanakan pada 2 Oktober 2025 di Kantor Camat Towuti, disaksikan oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dan berbagai pemangku kepentingan. Proses penyaluran kompensasi kini berjalan secara bertahap, disertai verifikasi lapangan untuk memastikan setiap keputusan berbasis data dan akuntabilitas.
Meski masa tanggap darurat telah berakhir, PT Vale menegaskan bahwa pemulihan bukanlah sekadar fase reaktif, melainkan komitmen jangka panjang yang terus dijalankan hingga seluruh hak masyarakat terpenuhi. Dalam rangka memastikan kejelasan dan transparansi proses, perusahaan mengadakan sosialisasi lanjutan di Desa Matompi dan Desa Timampu, menghadirkan masyarakat secara langsung untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai mekanisme, tahapan verifikasi, dan hak kompensasi.
Head of External Relations PT Vale Indonesia Tbk, Endra Kusuma, menyampaikan bahwa perusahaan memahami sepenuhnya keresahan masyarakat dan terus hadir di lapangan untuk mendengarkan aspirasi mereka.
“Kami hadir bukan hanya untuk menjelaskan, tapi juga untuk mendengarkan. Sosialisasi ini adalah bagian dari tanggung jawab kami memastikan setiap warga terdampak memahami haknya dan terlibat aktif dalam proses pemulihan. Kami ingin setiap langkah berlangsung dengan jujur, transparan, dan berkeadilan,” ungkapnya usai kegiatan sosialisasi di Desa Timampu (8/10).
Endra menambahkan bahwa PT Vale kini memperluas bentuk komunikasi publik dengan mengombinasikan forum tatap muka dan pendekatan ke masing-masing kelompok seperti kelompok tani hingga kelompok nelayan, agar setiap pesan dan data yang disampaikan dapat diterima secara menyeluruh.
“Kami terbuka terhadap masukan dan kritik selama tujuannya untuk mempercepat pemulihan. Dukungan pemerintah daerah, khususnya Bupati Luwu Timur dan seluruh jajarannya, menjadi fondasi penting bagi keberhasilan proses ini,” tambahnya.
Kepala Desa Timampu, Samsul, menyambut baik langkah PT Vale dalam memastikan keterlibatan warga di setiap tahap pemulihan. “Sosialisasi ini menjadi langkah konkret untuk mempercepat proses verifikasi dan penyaluran kompensasi. Semakin cepat masyarakat memahami mekanisme, semakin cepat pula pemulihan bisa dijalankan secara menyeluruh,” ujarnya.
Bagi PT Vale, keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari berakhirnya masa tanggap darurat, melainkan dari pemulihan kepercayaan, kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan di Towuti. Seluruh proses dilakukan dengan melibatkan masyarakat, lembaga akademik, dan pemerintah, agar setiap kebijakan dan keputusan berdasar pada data ilmiah, empati sosial, dan prinsip tata kelola yang baik.
Dengan semangat kolaborasi ini, PT Vale menegaskan kembali pesan utamanya, yakni Pemulihan yang berkelanjutan hanya bisa terwujud bila dilakukan bersama—dengan kejujuran, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan alam.(*)
