Menu

Mode Gelap
MIND ID Mengawal PT Vale di Pomalaa, Menjaga Investasi di Tengah Riak Sosial Pendapatan Daerah Diproyeksi Rp1,4 Triliun, APBD Kolaka 2027 Disiapkan Jadi Motor Investasi dan Layanan Publik RSBG Dituntut Mandiri, Bupati Kolaka Prioritaskan Pembenahan Layanan dan Tata Kelola PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers Ruang Bersama Indonesia di Tikonu: Ketika Desa Menemukan Cara Baru Memberdayakan Perempuan Dari Daerah Tambang, Wastra Binaan ANTAM UBPN Kolaka Menuju Panggung Nasional

Headline

Kepala BPN Kolaka Tekankan Pentingnya Menjaga Integritas dalam Melayani Masyarakat

badge-check


 Kepala BPN Kabupaten Kolaka, Ahmad Fatoni Perbesar

Kepala BPN Kabupaten Kolaka, Ahmad Fatoni

Laporan: Abdul Saban

SIBERKITA.ID, KOLAKA – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah berupaya menuju Zona Integritas (ZI), utamanya untuk mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Kepala BPN Kabupaten Kolaka, Ahmad Fatoni mengatakan, untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan komitmen seluruh jajarannya untuk memberikan pelayan prima dan terpercaya kepada masyarakat.

“Perjuangan ini membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan integritas tinggi dari setiap individu di kantor kita”, kata kepala BPN Kolaka, Ahmad Fatoni dak arahannya saat memimpin apel di pelataran kantor BPN Kolaka, Jumat (20/6/2025).

Untuk mencapai hal tersebut, Kepala BPN Kolaka mengingatkan jajarannya untuk menjaga integritas dalam melayani masyarakat, melalui penguatan tata kelola internal, peningkatan kualitas layanan dan pembentukan budaya kerja yang berintegritas dari diri sendiri.

Ahmad Fatoni menjelaskan, penguatan tata kelola internal meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses kerja, memperbaiki sistem administrasi, dan memastikan setiap kebijakan dan prosedur dilaksanakan secara konsisten dan adil.

“Peran pengawasan internal sangat penting untuk mencegah dan mendeteksi dini potensi penyimpangan. Mari kita tingkatkan budaya saling mengingatkan dan melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran,” katanya.

Sementara terkait prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik, dia meminta jajarannya untuk memastikan agar pelayanan berlangsung secara cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat.

Menurutnya, inovasi dan teknologi informasi dapat menjadi alat bantu yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Tak hanya itu, dia menginginkan tentang pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang prosedur dan mekanisme pelayanan agar memahami hak dan kewajibannya.

Sedangkan terkait pembentukan budaya kerja yang berintegritas, Ahmad Fathoni menekankan agar hal ini harus dimulai dari diri sendiri. Dia meminta jajarannya untuk berkomitmen menolak gratifikasi, menghindari konflik kepentingan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi.

“Ini merupakan kunci keberhasilan kita dalam membangun Zona Integritas. Mari kita jadikan kantor ini sebagai tempat kerja yang bersih, nyaman, dan inspiratif. Saya juga mengajak seluruh pegawai untuk bekerja sama dan bahu membahu dalam mewujudkan cita-cita kita menuju Zona Integritas.(*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Terkait Ketegangan Jalur Hauling di Pomalaa, Bupati Kolaka: Jangan Ada Premanisme Industrial

5 Agustus 2026 - 16:47 WITA

Beri Pengarahan Soal Layanan di Kanwil BPN Provinsi NTT, Menteri Nusron: Gunakan Sudut Pandang Masyarakat

5 Agustus 2026 - 13:32 WITA

Cegah Masalah di Masa Depan, Menteri Nusron Ajak Pemda Percepat Sertipikasi Tanah Rumah Ibadah di NTT

5 Agustus 2026 - 13:30 WITA

Rakor Bersama Pemda Se-NTT, Menteri Nusron Minta Dukungan Kepala Daerah Wujudkan Transformasi Layanan Pertanahan

5 Agustus 2026 - 13:28 WITA

Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda Jawa Barat Sepakati Kerja Sama dalam Upaya Pencegahan Korupsi serta Penguatan Ekonomi Daerah

5 Agustus 2026 - 13:25 WITA

Trending di Nasional