Laporan: Abdul Saban
SIBERKITA.ID, KOLAKA – Aksi demontrasi di wilayah IUP PT Ceria Nugraha Indotama saat kunjungan investor dari Negara Jepang, menuai kritikan dari berbagai pihak termasuk Indonesia Government Watch (IGW). Dia berharap Pemerintah Daerah (Pemda) dan Aparat Penegak Hukum memberikan jaminan kenyamanan, kemudahan dan keamanan pada perusahaan dalam berinvestasi.
“Pemerintah daerah dan aparat keamanan wajib memberikan jaminan kenyamanan, kemudahan dan keamanan investasi,” kata Direktur eksekutif Indonesia Government Watch Risal Hidayatullah, Senin (15/06/2025).
Risal mengungkapkan bahwa aksi demontrasi sah-sah saja jika itu murni untuk kepentingan masyarakat. Namun aksi massa yang mengatas namakan kelompok Masyarakat Lingkar Tambang (MATA) saat kunjungan strategis investor asal Jepang ke kawasan industri nikel PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kecamatan Wolo, perlu dipertanyakan dan terkesan bukan sekedar penyampaian aspirasi masyarakat, tapi bisa dikategorikan aksi premanisme berkedok ormas.
Meski perusahaan telah menerima aspirasi mereka dengan terbuka, namun Risal meminta pihak berwenang melakukan proses hukum yang adil dan terbuka terhadap siapapun yang terlibat dan diduga kuat melakukan tindakan premanisme berkedok ormas, dan menganggu aktifitas investasi dalam negeri, terkhusus di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami mendesak pemerintah daerah dan aparat hukum agar memberi perhatian serius, dan segera melakukan tindakan pemulihan terhadap situasi yang dapat mengancam stabilitas daerah ditengah semangat investasi yang terus tumbuh,” tegasnya.
Risal menegaskan, aksi yang dilakukan MATA mengganggu agenda strategis negara, karena kunjungan mitra investasi, tidak dapat dipandang ringan. Mereka tamu negara, mereka membawa jawaban atas harapan pemerintah, masyarakat, dan perusahaan.
“Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum wajib memastikan posisi dan peran aktif seluruh pihak yang terlibat dalam rantai aksi ini” desak Risal hidayatullah.
Di tengah upaya pemerintah pusat untuk menarik investasi asing dalam industri hilirisasi pertambangan nikel, insiden ini menjadi pengingat bahwa iklim sosial kemasyarakatan di sekitar tambang tak kalah pentingnya dari stabilitas regulasi dan ekonomi. Kejadian seperti ini bila dibiarkan akan menjadi anti tesa dari perintah Presiden Prabowo yang menginginkan iklim investasi terus bertumbuh kearah yang lebih baik.
“Kita berharap posisi dan peran organisasi masyarakat tidak hanya menyulut api, tapi juga menyiram dengan Cahaya, agar menjadi benar dan menjadi besar. Karena salah satu kewajiban moral kita adalah memberi dukungan kepada investasi, guna menjawab harapan besar masyarakat untuk lebih baik, lebih maju, lebih Sejahtera dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Aktifis yang dikenal di sektor lingkungan dan pertambangan Nasional ini menegaskan, Perusahaan yang mengelolah wilayah izin usaha pertambangan, dan masuk proyek strategis nasional serta telah membangun smelter RKEF bukan karena kebetulan, tetapi karena ketetapan dan kesiapan. Karena itu hendaknya menjadi pelaku perubahan yang menghadirkan Cahaya, di pusat pusat kekuatan energi dunia.
Ditempat terpisah salah satu Sumber yang dekat dengan proses investigasi, menyebutkan bahwa salah satu kendaraan yang digunakan dalam penghadangan adalah milik Asbar vendor dari Kalla Beton. Asbar merupakan kerabat dekat inisial HS, pengusaha penyedia kendaraan operasional yang juga merupakan vendor resmi PT CNI.
“Keterkaitan ini membuka spekulasi soal potensi konflik kepentingan, dan kemungkinan infiltrasi informasi dari lingkaran dalam perusahaan ke jejaring aksi,” katanya.
MATA Wolo diketahui memiliki kedekatan kuat dengan sejumlah masyarakat yang klaim sebagai penguasaan lahan dan beberapa karyawan lokal yang bermanuver, menjadikan aksi ini bukan semata-mata gerakan warga biasa, tetapi gabungan antara ekspresi sosial dan strategi tekanan terorganisir. Mallapiang dan Fasil Wahyudi sebagai tokoh utama dalam aksi ini disebut berperan penting dalam membentuk narasi keras terhadap perusahaan, dengan melibatkan mobilisasi dukungan dari segelintir masyarakat.
Adapun Fasil dan Mallapiang ini notabene juga berperan sebagai saksi dan turut serta dalam kasus pendudukan lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) oleh Rustam yang telah menjadi TSK pada Tipidter Dirkrimsus Polda Sultra, dimana berdasarkan informasi terpercaya saat ini proses hukum kasus penyerobotan lahan HPT tersebut terus bergulir dan wajib dituntaskan oleh aparat hukum.
“Kami meminta bapak Kapolda agar bisa memberi kepastian hukum, dan menindak tegas oknum yang terlibat mengganggu stabilitas daerah, menghambat investasi dan melakukan aksi premanisme di lokasi Proyek Strategis Nasional dan Objek Vital Nasional,” harapnya. (*)
