Menu

Mode Gelap
Pemaparan di Lemhanas, Bupati Kolaka Bawa Kartu Beramal ke Panggung Kepemimpinan Nasional Kejari Kolaka Jadi yang Pertama Terapkan Plea Bargain di Sultra Saat 150 UMKM jadi Wajah Ekonomi Lokal Kolaka Masyarakat Adat dan PT Vale Satukan Persepsi Menjaga Investasi di Wonua Mekongga Kuasa Hukum Persoalkan Pendampingan Klien dalam Kasus Dugaan Penipuan Proyek Kementerian di Kendari MIND ID Mengawal PT Vale di Pomalaa, Menjaga Investasi di Tengah Riak Sosial

Nasional

Wamen Ossy Jadi Pembicara di LEMHANNAS RI: Tanah dan Tata Ruang Pilar Ketahanan Nasional

badge-check


 Wamen Ossy Jadi Pembicara di LEMHANNAS RI: Tanah dan Tata Ruang Pilar Ketahanan Nasional Perbesar

Laporan: Abdul Saban

SIBERKITA.ID, JAKARTA – Pertanahan dan tata ruang memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan dan keamanan negara. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyatakan hal itu saat menjadi pembicara dalam Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-220 Kolaboratif LEMHANNAS RI 2025, yang digelar di AONE Hotel, Jakarta, Jumat (23/05/2025).

“Tanah juga berperan dalam menjaga integritas wilayah, pemerataan pembangunan, dan keadilan sosial. Ketika tata ruang direncanakan dengan baik, dengan adil, kita tidak hanya menciptakan efisiensi pembangunan, kita juga sedang membangun pondasi kokoh bagi kedaulatan nasional,” ujar Wamen Ossy di hadapan peserta kegiatan.

Menurut Wamen Ossy, pembahasan soal ketahanan nasional kerap terfokus pada kekuatan militer. Padahal, aspek pertanahan dan tata ruang memiliki bobot strategis yang tak kalah penting dalam konteks geopolitik modern.

“Dalam konteks geopolitik, tata ruang bukan hanya soal perencanaan wilayah fisik, tetapi juga alat pengendalian sumber daya, menjadi alat pengaruh politik, dan menjadi alat pertahanan. Penempatan kawasan industri, permukiman, pertanian, hingga kawasan militer harus dirancang dengan visi jangka panjang untuk mendukung ketahanan nasional,” ujar Wamen Ossy.

Ia juga menggarisbawahi fungsi penting Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menurutnya tak sekadar dokumen teknis pengatur zonasi, namun juga dokumen geopolitik yang menentukan arah pengelolaan ruang nasional. “RTRW ini juga menentukan bagaimana ruang negara ini dapat dijaga, dapat dimanfaatkan, dan dapat diarahkan untuk mendukung kedaulatan bangsa,” terang Wamen Ossy.

Soal program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, Wamen Ossy juga menilai hal itu tidak lepas dari kepastian hak atas tanah. “Kita tidak bisa bicara soal ketahanan pangan nasional jika lahan sawah yang masih produktif kemudian dikonversi menjadi kawasan industri atau properti tanpa perencanaan yang bijak. Bukan berarti kita tidak ingin investasi masuk ke suatu daerah, tapi investasi yang masuk jangan sampai mengganggu ketahanan kita akan pangan di wilayah tersebut,” ujarnya.

Tak hanya pangan, pertanahan dan tata ruang juga memiliki pengaruh dalam mendukung ketahanan energi nasional. Menurutnya, keberhasilan transisi energi hijau bergantung pada ketersediaan ruang untuk infrastruktur energi terbarukan.

“Kita tidak bisa menyuarakan kedaulatan energi apalagi mendorong transisi untuk energi baru dan terbarukan, jika kita tidak menyediakan ruang bagi infrastruktur hijau, seperti penyediaan tanah bagi panel surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) ataupun bioenergi. Semua inisiatif besar ini membutuhkan tanah sehingga kita bisa melihat betapa tanah adalah titik awal dari semua strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan,” pungkas Wamen Ossy.

Usai sesi pemaparan materi dan diskusi, Wamen Ossy menerima plakat dari panitia kegiatan PPNK Angkatan ke-220 Kolaboratif LEMHANNAS RI 2025. Agenda dilanjutkan dengan foto bersama dengan seluruh peserta kegiatan.

Pada kesempatan ini, Wamen Ossy turut didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; serta Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja. (ADV)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK dan Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan

18 September 2026 - 16:48 WITA

PERINTIS 10 Hari Jawab Kebutuhan Masyarakat akan Layanan Pertanahan yang Pasti dan Cepat

17 September 2026 - 14:52 WITA

RDP Bersama Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN Paparkan Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2027

17 September 2026 - 14:50 WITA

Kumpulkan Seluruh Pejabat Administrator Pusat dan Daerah, Sekjen ATR/BPN: Pelayanan Harus Tetap Optimal

17 September 2026 - 14:48 WITA

Terima Barang Rampasan Negara dari KPK, Sekjen ATR/BPN: Untuk Mendukung Layanan kepada Masyarakat

16 September 2026 - 12:41 WITA

Trending di Nasional