SIBERKITA.ID, KOLAKA — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan meningkatkan ketersediaan pasokan pangan dan memperluas jangkauan Gerakan Pangan Murah (GPM). Langkah ini ditempuh setelah inflasi tahunan Kolaka pada September 2026 mencapai 4,42 persen, lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Tenggara dan nasional.
Bupati Kolaka H. Amri, S.STP., M.Si mengatakan, pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui operasi pasar untuk menekan kenaikan harga. Pemerintah daerah juga perlu memastikan pasokan kebutuhan pokok tersedia dalam jumlah memadai dan dapat menjangkau masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya fokus meredam harga melalui operasi pasar. Pasokan juga harus ditambah, termasuk melalui kerja sama dengan daerah penghasil agar kebutuhan masyarakat Kolaka dapat terpenuhi,” kata Amri dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kolaka, Kamis (8/10/2026).
Berdasarkan data September 2026 yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, inflasi tahunan Kolaka tercatat sebesar 4,42 persen. Angka itu berada di atas inflasi Sulawesi Tenggara sebesar 4,17 persen dan inflasi nasional sebesar 3,28 persen.
Tekanan inflasi di Kolaka antara lain dikaitkan dengan ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Pertambahan jumlah penduduk serta kehadiran sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) turut meningkatkan kebutuhan pangan dan berbagai komoditas pokok.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan intervensi harga dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat kemampuan penyediaan pangan secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan TPID, Amri meminta organisasi perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi, memetakan kebutuhan pangan masyarakat, serta mengantisipasi potensi kekurangan pasokan. Pemetaan itu diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi komoditas yang berisiko mengalami kelangkaan dan menyiapkan langkah penanganan lebih awal.
Strategi yang didorong mencakup peningkatan produksi pangan lokal, pengembangan tanaman hortikultura, pemanfaatan lahan pekarangan, serta kerja sama antardaerah untuk mendatangkan komoditas yang belum dapat dipenuhi dari produksi setempat.
Selain memperkuat pasokan, Pemkab Kolaka juga meminta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar ditingkatkan pada 2027. Program tersebut diharapkan menjangkau lebih banyak masyarakat sehingga kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau.
Perluasan intervensi pasar akan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan harga. Namun, efektivitasnya juga bergantung pada kecukupan stok, kelancaran distribusi, dan ketepatan sasaran pelaksanaan program.
Melalui koordinasi TPID, penguatan produksi lokal, dan kerja sama dengan daerah pemasok, Pemkab Kolaka berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus mengendalikan tekanan inflasi secara berkelanjutan.(*)
