SIBERKITA.ID, KOLAKA – Deretan kendaraan memasuki kawasan Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa (4/8/2026). Di antara rombongan itu tampak Komisaris Mining Industry Indonesia (MIND ID) yang juga Asisten Utama Operasi Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Mohammad Fadil Imran, bersama Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin. Mereka tidak sekadar meninjau progres pembangunan proyek nikel milik PT Vale Indonesia Tbk. Kunjungan tersebut membawa pesan yang lebih besar: negara ingin memastikan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tetap berjalan di tengah berbagai dinamika sosial yang mengiringinya.
Kunjungan itu mempertemukan hampir seluruh unsur strategis di Sulawesi Tenggara. Hadir Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol. Himawan Bayu Aji, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sugeng Riyanta, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara La Ode Tariala, Bupati Kolaka Amri, serta jajaran manajemen PT Vale, termasuk Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer Budiawansyah dan Chief Project Officer Muhammad Asril.
Komposisi rombongan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Blok Pomalaa bukan lagi semata urusan korporasi. Ia telah menjadi agenda strategis negara yang melibatkan koordinasi lintas institusi untuk menjaga kepastian hukum, keamanan investasi, sekaligus memastikan pembangunan berlangsung tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Di bawah koordinasi MIND ID sebagai holding industri pertambangan nasional, proyek Pomalaa menjadi salah satu simpul penting dalam strategi hilirisasi mineral Indonesia. Pemerintah menempatkan proyek ini sebagai bagian dari upaya memperkuat rantai pasok kendaraan listrik dunia melalui pengolahan nikel di dalam negeri.
PT Vale bersama mitra globalnya membentuk PT Kolaka Nickel Indonesia (KNI) yang tengah membangun fasilitas High Pressure Acid Leach (HPAL) di kawasan industri PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP). Fasilitas tersebut dirancang menghasilkan sekitar 120 ribu ton Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) setiap tahun dengan kandungan sekitar 15 ribu ton kobalt. Produk antara itu menjadi bahan baku utama industri baterai kendaraan listrik yang kini menjadi rebutan banyak negara.
Namun, investasi berskala besar hampir selalu berjalan berdampingan dengan tantangan di lapangan. Mulai dari persoalan sosial, kebutuhan perlindungan lingkungan, hingga kepastian hukum menjadi variabel yang menentukan keberlanjutan proyek.
Fadil Imran mengatakan negara tidak ingin dinamika tersebut berkembang menjadi hambatan yang mengganggu iklim investasi. Menurut dia, setiap persoalan harus diselesaikan melalui koordinasi seluruh pemangku kepentingan.
“Holding tentu akan maksimal mendukung anak holding. Kalau ada riak-riak sosial, kami rapat di Jakarta lalu turun melihat kondisi aktual bersama Forkopimda, Polda, Kodam, pemerintah daerah, dan kejaksaan. Harapannya semua persoalan selesai tanpa meninggalkan masyarakat. Kawasan industrinya maju, masyarakatnya maju, alamnya tetap lestari,” kata Fadil.
Ia menilai dampak ekonomi kawasan industri mulai terlihat di Kolaka. Aktivitas transportasi, usaha kuliner, perhotelan, hingga meningkatnya kebutuhan tenaga kerja menjadi efek berganda yang mulai dirasakan masyarakat sekitar.
Menurut Fadil, menjaga kondusivitas investasi tidak hanya penting bagi Kolaka atau Sulawesi Tenggara, tetapi juga berkaitan dengan reputasi Indonesia sebagai tujuan investasi global. Karena itu, setiap sengketa maupun hambatan operasional harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan yang mengganggu aktivitas proyek maupun masyarakat.
Dari sisi perusahaan, PT Vale menegaskan bahwa keberhasilan IGP Pomalaa tidak diukur semata dari capaian konstruksi.
Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer PT Vale, Budiawansyah mengatakan pembangunan proyek harus berjalan seiring dengan kepatuhan hukum, tata kelola yang baik, perlindungan lingkungan, serta terjaganya kepercayaan masyarakat.
“Bagi PT Vale, keberhasilan proyek tidak hanya dilihat dari kemajuan fisik, tetapi juga dari kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat, mematuhi regulasi, dan menghadirkan manfaat jangka panjang bagi daerah,” ujarnya.
Komitmen tersebut, menurut Budiawansyah, diterjemahkan melalui pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola sehingga pertumbuhan industri dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Sementara itu, Chief Project Officer PT Vale Muhammad Asril mengatakan pembangunan fasilitas HPAL terus berlangsung dengan menitikberatkan keselamatan kerja, kualitas konstruksi, dan disiplin pelaksanaan proyek.
Menurut dia, proyek berskala besar seperti Pomalaa hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi erat antara PT Vale, KNI, IPIP, Huayou, Ford, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Di balik kunjungan para petinggi MIND ID dan aparat negara itu, tersirat pesan yang lebih luas. Hilirisasi tidak hanya membutuhkan modal dan teknologi, tetapi juga stabilitas sosial, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat. Tanpa tiga fondasi tersebut, ambisi Indonesia menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global akan sulit diwujudkan.
Pomalaa kini menjadi salah satu etalase penting bagi agenda itu. Keberhasilannya akan menjadi ukuran apakah proyek hilirisasi nasional mampu bertumbuh bukan hanya sebagai mesin ekonomi, tetapi juga sebagai pembangunan yang memberi ruang bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.(*)
