SIBERKITA.ID, KOLAKA — Tingginya arus investasi program hilirisasi nikel, tantangan yang dihadapi daerah bukan lagi tentang membangun kawasan industri. Tidak kalah penting ialah merawat kepercayaan, menyatukan persepsi, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dengan harapan masyarakat.
Kesadaran ini menjadi benang merah dalam pertemuan Pemerintah Kabupaten Kolaka dan PT Vale Indonesia Tbk dalam Leader Forum Second Edition di Ruang Rapat Beramal, Selasa (15/7/2026) lalu.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana dialog itu dihadiri Bupati Kolaka H Amri, S.STP.,M.Si, Sekretaris Daerah Kolaka Akbar, S.Sos, Chief Project Officer PT Vale Indonesia Muhammad Asril, Head Pomalaa Project Muhammad Rifai, Head Growth PMO of Mine and GTV Sudirman Basri, jajaran kepala organisasi perangkat daerah, serta manajemen PT Vale Indonesia.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka, forum semacam ini bukan sekadar agenda silaturahmi. Lebih dari itu, ia menjadi ruang untuk mempertemukan harapan pemerintah daerah, kepentingan dunia usaha, dan aspirasi masyarakat yang sama-sama akan menentukan arah pembangunan di Bumi Mekongga.
“Kolaborasi dan koordinasi yang terbuka seperti inilah yang menjadi kunci keberlanjutan hubungan baik antara industri dan daerah,” kata Bupati Amri.
Menurutnya, pemerintah daerah akan terus membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia meyakini pembangunan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berjalan sebagai mitra yang saling menghormati serta saling menguatkan.
Semangat itu, menurut dia, ingin dipertegas melalui penyelenggaraan Leader Forum Second Edition. Silaturahmi, kata Amri, tidak hanya memperpanjang hubungan baik antarlembaga, tetapi juga membangun kesamaan persepsi dalam mengawal keberadaan PT Vale Indonesia di Kabupaten Kolaka.
Apresiasi pun disampaikan kepada manajemen PT Vale Indonesia yang menginisiasi forum tersebut. Di tengah berkembangnya kawasan industri di Kolaka, komunikasi terbuka dinilai menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan sekaligus mencegah lahirnya kesenjangan persepsi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
Kebutuhan akan komunikasi itu semakin relevan mengingat posisi Kolaka saat ini sebagai salah satu daerah yang menjadi simpul penting pengembangan industri berbasis nikel. Kabupaten ini tercatat memiliki empat Proyek Strategis Nasional (PSN), sebuah kondisi yang menjadikan dinamika pembangunan berlangsung jauh lebih kompleks dibanding banyak daerah lain.
Menurut Amri, pertumbuhan investasi selalu berjalan berdampingan dengan berbagai persoalan sosial maupun administratif. Dinamika tersebut merupakan konsekuensi dari proses pembangunan yang terus bergerak, sehingga memerlukan penyelesaian secara bertahap melalui komunikasi yang terbuka.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kolaka berkomitmen hadir sebagai mediator yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan kepentingan masyarakat.
Berbagai persoalan yang muncul, baik terkait operasional perusahaan maupun aspirasi warga, menurutnya akan terus diselesaikan melalui pendekatan dialog.
“Masyarakat Kolaka memiliki tradisi yang menjunjung tinggi adat, etika, dan sopan santun. Aspirasi tentu boleh disampaikan, tetapi kami berharap selalu dilakukan dengan cara-cara yang baik,” ujarnya.
Dalam pandangan Amri, keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal atau kecanggihan teknologi. Kepastian regulasi, perizinan, tata ruang, infrastruktur, hingga stabilitas sosial dan keamanan merupakan faktor yang sama pentingnya.
Karena itu, menjaga keamanan kawasan investasi bukan semata menjadi tanggung jawab aparat atau perusahaan. Pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga lingkungan keluarga memiliki peran yang sama dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan.
“Sehebat apa pun program yang dirancang, apabila stabilitas sosial dan keamanan terganggu, pelaksanaannya tentu tidak akan berjalan optimal,” kata Amri.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kolaka terus menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan kebutuhan investasi maupun Proyek Strategis Nasional. Langkah tersebut ditempuh agar tidak muncul hambatan administratif yang dapat memperlambat realisasi investasi.
Bupati juga memastikan pemerintah daerah berkomitmen memberikan kemudahan pelayanan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Komitmen kami adalah memberikan kemudahan kepada investor sepanjang seluruh proses berjalan sesuai regulasi. Tidak boleh ada praktik di luar aturan,” tegasnya.
Meski demikian, Amri tidak menutup mata terhadap keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sektor pertambangan. Sejumlah urusan yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah kini beralih ke pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Di sisi lain, masyarakat di sekitar kawasan tambang tetap menjadi pihak yang pertama merasakan dampak langsung dari aktivitas industri.
Kondisi tersebut, menurut Amri, membuat kemitraan antara pemerintah daerah dan perusahaan menjadi semakin penting. Kolaborasi diperlukan bukan hanya untuk memastikan investasi berjalan, tetapi juga agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Salah satu contoh yang ia sebut ialah dukungan PT Vale Indonesia terhadap revitalisasi Pasar Raya Mekongga. Program itu diharapkan melahirkan pusat perdagangan rakyat yang lebih modern, bersih, dan representatif sekaligus memperkuat denyut ekonomi lokal.
Pada akhirnya, bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya nilai proyek atau tingginya produksi industri. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pembangunan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, tanpa mengabaikan stabilitas sosial dan keberlanjutan daerah. Di titik itulah kolaborasi menjadi kata kunci—bukan sekadar jargon dalam forum, melainkan prasyarat agar pertumbuhan ekonomi dan kepentingan publik dapat berjalan beriringan.(*)
