Menu ✖

Mode Gelap
Legal Opinion Satgas Investasi Dipersoalkan, Kuasa Hukum PT GAN Tantang Dasar IUP 475 Hektar PT CSM Menghadapi Musim Hujan, PT Vale Perkuat Pengendalian Air di Proyek Pomalaa Bupati Kolaka Gandeng IPB, Dorong Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Kayla Safety Bantah Mengetahui Dugaan Penyalahgunaan APD di Pomalaa Pertanian Organik Kolaka, Menjaga Tanah sekaligus Merawat Ekonomi Petani Produksi dan Penjualan Nikel Vale Meningkat, Pendapatan Tembus 896 Juta Dollar AS

Nasional

Menteri Nusron: Pengelolaan Agraria yang Berkeadilan Wujud Kontribusi Nyata di Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

badge-check


 Menteri Nusron: Pengelolaan Agraria yang Berkeadilan Wujud Kontribusi Nyata di Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Perbesar

SIBERKITA.ID, BEKASI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan dalam satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah banyak capaian konkret dari Kementerian ATR/BPN. Salah satu kerja kementerian yang berdampak langsung bagi masyarakat adalah dalam hal pengelolaan agraria.

“Kita patut bersyukur bahwa dalam satu tahun ini, pemerintahan telah memberikan kontribusi yang nyata. Di sektor kami, penataan alokasi dan distribusi tanah kini berjalan lebih berkeadilan,” ujar Menteri Nusron usai Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025).

Menteri Nusron menjelaskan, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tanah kini dilakukan secara lebih selektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) misalnya, aturannya diperketat untuk memastikan manfaatnya benar dirasakan oleh masyarakat sekitar melalui pola pemberdayaan dan kemitraan yang lebih konkret.

Kebijakan pengelolaan agraria yang lebih berkeadilan juga berdampak positif pada program ketahanan pangan nasional. Merujuk data capaian, hasil dari inventarisasi Kementerian ATR/BPN, terdapat potensi lahan seluas 52.107,97 hektare untuk program ketahanan pangan.

“Kita ingin memastikan tanah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi bagi segelintir pihak, tapi juga berfungsi sosial, memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitarnya,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Menurut Menteri Nusron, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan tanah, namun juga pada dukungan infrastruktur pertanian dan sumber daya manusia (SDM). “Produktivitas pangan bergantung pada tiga hal utama, yaitu ketersediaan lahan, sistem irigasi yang baik, serta dukungan pupuk dan SDM yang berkualitas,” pungkasnya. (Adv)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya

8 November 2026 - 10:56 WITA

Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

7 November 2026 - 07:58 WITA

Kementerian ATR/BPN Tindaklanjuti 94,67% Pengaduan dalam Lapor Mas Wapres

6 November 2026 - 16:01 WITA

Masyarakat Penerima Manfaat Reforma Agraria Meningkat 26%, Tanah Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat

6 November 2026 - 15:59 WITA

Ekspose Manajemen Talenta Kementerian ATR/BPN, Wamen Ossy: Kedepankan Meritokrasi untuk Karier Pegawai Berdasarkan Kompetensi

6 November 2026 - 15:56 WITA

Trending di Nasional