Oleh: Abdul Saban
SIBERKITA.ID, KOLAKA —Tiga kali dentang gong memecah siang di Lapangan Rire, Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Rabu, 1 Juli 2026. Suara logam itu menggema di antara deretan tenda putih, menembus kerumunan warga yang sejak pagi memenuhi lapangan desa.
Bagi tamu undangan, bunyi gong itu menandai dimulainya sebuah acara resmi. Namun bagi warga Tikonu, ia menandai lahirnya sebuah ruang yang diharapkan mampu mengubah cara desa melindungi perempuan, membesarkan anak-anaknya, dan merawat kelompok yang selama ini kerap berada di pinggir perhatian.
Hari itu, Ruang Bersama Indonesia (RBI) Laika Pepokoasoa resmi diluncurkan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka, Akbar, S.Sos yang mewakili Bupati Kolaka, mengangkat pemukul gong sebelum menghantamkannya tiga kali. Tepuk tangan pun bergemuruh.
Di atas panggung, para pejabat daerah, tokoh perempuan, tokoh agama, hingga masyarakat desa menyaksikan sebuah momentum yang bagi Kabupaten Kolaka memiliki arti lebih besar daripada sekadar seremoni.
Sebab, Tikonu menjadi desa pertama yang berhasil menghadirkan Ruang Bersama Indonesia setelah melalui proses evaluasi berbagai indikator yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka bersama DPD Aisyiyah Kabupaten Kolaka.
Momentum itu sekaligus membuka babak baru pendekatan pembangunan sosial di tingkat desa.
Dalam sambutan Bupati Kolaka yang dibacakan Sekda Akbar, pemerintah daerah menegaskan bahwa RBI merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuannya bukan sekadar menghadirkan sebuah bangunan, melainkan menciptakan ruang yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Pemerintah melihat desa sebagai titik paling strategis untuk memulai perubahan itu.
Di desa, persoalan keluarga pertama kali muncul. Di desa pula persoalan perempuan, anak, pendidikan, kemiskinan, hingga kekerasan paling mudah dikenali. Karena itulah intervensi sosial dinilai akan jauh lebih efektif apabila dimulai dari akar rumput.
Tak berhenti di sana, RBI juga diposisikan sebagai simpul berbagai kebijakan daerah: pengarusutamaan gender, perlindungan anak berbasis masyarakat, penguatan ketahanan keluarga di era digital, pemberdayaan ekonomi perempuan, hingga upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Di sela rangkaian acara, perhatian warga tiba-tiba bergeser dari panggung utama. Seorang warga Desa Tikonu yang mengalami kelumpuhan akibat stroke dipanggil ke depan. Sekda Kolaka kemudian menyerahkan bantuan satu unit kursi roda dari Dinas Sosial Kabupaten Kolaka.
Tak ada pidato panjang. Hanya tepuk tangan yang mengalun pelan dari para hadirin. Sebuah adegan sederhana yang justru memperlihatkan makna paling nyata dari pembangunan sosial: memastikan mereka yang rentan tidak berjalan sendirian.
Peresmian RBI dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kolaka Hj. Andi Riska Amri, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kolaka Sitti Nurhaeni Akbar, Kepala Dinas PMD Agus Rauf, Kepala DP3A Kabupaten Kolaka Sairman beserta jajarannya, pengurus DPD Aisyiyah Kabupaten Kolaka, para camat dari Wundulako, Baula, Pomalaa, dan Kolaka, pengurus PKK kecamatan dan desa, serta tokoh masyarakat dan tokoh perempuan.
Namun, sesungguhnya cerita tentang RBI tidak dimulai di atas panggung. Ia sudah lebih dulu hidup di rumah-rumah warga.
Opa Nurdin, salah seorang tokoh masyarakat Tikonu, mengingat bagaimana suasana desa beberapa tahun lalu. Menurutnya, sebelum Program Inklusi hadir melalui Aisyiyah, kelompok-kelompok perempuan lebih sering berkumpul tanpa aktivitas yang memberi nilai tambah.
Kini, kebiasaan itu berubah. Pertemuan demi pertemuan menjadi ruang belajar bersama. Ada yang mengolah keripik, membuat kerajinan tangan, berdiskusi tentang pengasuhan anak, hingga belajar mengembangkan usaha rumahan.
“Dulu sebelum ada Program Inklusi, ibu-ibu paling hanya berkumpul untuk mengobrol. Sekarang setiap kali berkumpul selalu ada hasilnya. Ada yang membuat keripik, kerajinan tangan, dan kegiatan produktif lainnya,” ujar Nurdin.
Apa yang diceritakan Nurdin sejatinya sejalan dengan arah yang hendak dibangun RBI.
Ruang ini dirancang bukan hanya sebagai tempat berkumpul, melainkan pusat pengorganisasian perempuan, basis data perempuan dan anak, penguatan regulasi desa, pengembangan perempuan wirausaha, perlindungan hak anak, pencegahan kekerasan, pencegahan perkawinan anak, hingga peningkatan literasi digital yang berpijak pada kearifan lokal.
Dengan kata lain, RBI tidak menawarkan solusi yang instan. Ia membangun ekosistem.
Sebuah desa tidak lagi dinilai hanya dari jalan yang mulus atau gedung yang berdiri megah. Tetapi juga dari sejauh mana perempuan merasa aman, anak-anak tumbuh tanpa kekerasan, keluarga memiliki daya tahan menghadapi perubahan zaman, dan masyarakat mampu menyelesaikan persoalannya melalui gotong royong.
Menjelang akhir sambutan, pemerintah daerah menyampaikan harapan agar seluruh pemangku kepentingan—pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, hingga tokoh perempuan—menjadikan RBI sebagai gerakan bersama, bukan sekadar program pemerintah.
Mungkin itulah makna sesungguhnya dari tiga dentang gong siang itu.
Yang diresmikan bukan hanya sebuah ruang. Melainkan sebuah cara baru melihat desa: sebagai tempat di mana perlindungan, pemberdayaan, dan harapan tumbuh dari warganya sendiri.(*)
