SIBERKITA.COM, KOLAKA— Puluhan pelajar dan mahasiswa dari Himpunan Pemuda Pelajar – Mahasiswa Indonesia Kolaka Selatan ( PP-HIPPMA Kolsel) menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kolaka, Rabu (2/2/2022).
Aksi yang dimotori Muhammad Taufik dan Apri Dirja hendak menyuarakan aspirasi terkait wacana pemekaran kabupaten Kolaka Selatan dari kabupaten induk Kolaka.
Dalam orasinya, Taufik dan Apri kembali menyuarakan wacana pembentukan Kabupaten Kolsel yang telah lama digagas oleh beberapa tokoh masyarakat setempat.
Dalam orasinya, pengunjukrasa menilai Pemda maupun DPRD terkesan setengah hati memperjuangkan aspirasi masyarakat yang sangat menginginkan hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kolsel.
Padahal menurut mereka, pada beberapa pertemuan dan aksi unjuk rasa sebelumnya para politisi di DPRD Kolaka telah memberi sinyal mendukung upaya pemekaran wilayah tersebut.
“Karena itu kami datang untuk mempertanyakan sampai sejauh mana progres rencana pemekaran Kolaka Selatan menjadi daerah otonomi baru,” kata Taufik dalam orasinya.
Lebih jauh dalam orasinya, Taufik maupun Apri menilai para tokoh yang dipercaya mengemban amanah masyarakat Kolsel tidak maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Karena itu, mereka pun meminta tim maupun forum bentukan sebelumnya dibubarkan lalu dibentuk kembali dengan melibatkan unsur pemuda, mahasiswa dan pelajar dari HIPPMA Kolsel.
Setelah berorasi selama beberapa menit di pelataran gedung DPRD, pengunjukrasa akhirnya diterima di ruangan komisi oleh salah satu anggota DPRD Kolaka Musdalim Zakir.
Dalam pertemuannya dengan pengunjukrasa, Musdalim menyambut baik Itikad HIPPMA Kolsel yang konsisten memperjuangkan aspirasi pemekaran wilayah Kolsel.
Karena itu, politisi Partai Gerindra itu memastikan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh HIPPMA Kolsel akan dibahas dengan anggota DPRD lainnya, sekaligus dijadikan fokus perhatian di komisi I.
“Ini memang penting, pasti akan kita tindaklanjuti,” tegas Musdalim.
Usai mendengar penjelasan Musdalim, para pengunjukrasa membubarkan diri secara tertib, namun mereka berjanji akan kembali datang untuk menagih semua janji DPRD.
Untuk diketahui, wacana pemekaran wilayah Kolaka bagian selatan mulai digaungkan sejak 9 tahun terakhir.
Kolaka bagian selatan yang diwacanakan untuk dimekarkan menjadi DOB setidaknya terdiri dari 5 kecamatan. Lima kecamatan tersebut yakni Toari, Watubangga, Tanggetada, Polinggona, dan kecamatan Pomalaa.
Terkait wacana tersebut, secara tersirat Bupati Kolaka Ahmad Safei beberapa kali sempat menyatakan dukungannya.
Beberapa politisi setempat bahkan menjadikan wacana pemekaran Kolsel sebagai “jualan” saat masa kampanye pemilihan calon anggota legislatif 2019 lalu. (eat)
