SIBERKITA.COM, KOLAKA– Para tokoh agama, pemuda, pimpinan pemerintahan dan organisasi profesi di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur menghadiri deklarasi “Kolaka Damai” yang digelar di Aula Kemitraan Polres Kolaka, Rabu (29/9/2021).
Deklarasi yang ditandai dengan penandatangan deklarasi damai oleh Bupati Kolaka Ahmad Safei dan Plh Bupati Koltim Andi Muhamad Iqbal Tongasa, Ketua DPRD Kolaka Syaifullah Halik, Dandim 1412, Kapolres, tokoh masyarakat, dan tokoh agama tersebut dirangkaikan dengan sarasehan dan diskusi.
Diskusi seputar kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama itu bertema “merawat harmoni, merajut kebhinekaan dalam perbedaan guna menjaga situasi Kamtibmas di kabupaten Kolaka dan Koltim”.
Bupati Kolaka Ahmad Safei sebagai salah satu pembicara menyatakan, Republik Indonesia dibangun melalui jalan perjuangan yang lama, dan ditandai pengorbanan jiwa dan harta para pejuang.
Sebagai generasi penerus, yang dibutuhkan saat ini adalah mengisi kemerdekaan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.
“Sikap mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok dengan mengedepankan ego “hanya saya”, “hanya kami”, tidak bisa dipelihara dimana kelompok yang besar akhirnya menindas kelompok yang kecil. Kalau ini dipelihara, maka cita-cita bangsa tidak akan tercapai,” tegasnya.
Sementara itu, Plh Bupati Koltim Andi Muh. Iqbal dalam pemaparannya sempat mengungkapkan kesedihannya dalam menyikapi kondisi pemerintah di kabupaten Koltim saat ini.
Kesedihan itu terutama yang terkait dengan wafatnya Bupati Samsul Bahriketika Bupati Koltim Samsul Bahri yang kemudian diikuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap bupati pengganti.
Menyinggung situasi Kamtibmas, Andi Iqbal menyebut kabar bohong atau hoax melalui media sosial merupakan salah satu potensi pemicu gangguan Kamtibmas di wilayahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kolaka Syaifullah Halik mengaku bangga menjadi anak Kolaka. Meski keragaman suku dan budaya di kabupaten Kolaka begitu besar, dan kadang beberapa kali sempat terjadi gesekan kecil, namun itu bukan masalah yang membuat masyarakat bercerai berai.
Sementara itu, Kapolres Kolaka AKBP Saiful Mustofa menegaskan, Polri sudah mengantisipasi sebagai gangguan Kamtibmas di Kabupaten Kolaka dan Koltim dengan membuat 3 kontigensi.
Tiga kontigensi itu yakni kontigensi bencana, terorisme dan konflik sosial.
“Kedamaian harus terus dibina, sebab jika tidak dijaga akan terjadi kerawanan yang luar biasa,” tegasnya.
Masyarakat memegang peran penting dalam menjaga stabilitas Kamtibmas dengan mematuhi hukum, menumbuhkan pemikiran solutif, tidak mudah diperalat, serta tidak menyebarkan berita hoax, konten SARA, ujaran kebencian dan penghinaan.
Seperti halnya Kapolres, Dandim 1412 Kolaka Letkol Inf. Risa WP Setyawan berharap, intoleransi dengan mengangkat isu SARA (Suku, Agama dan Antara Golongan) jangan pernah dilakukan di Kabupaten Kolaka dan Koltim.
Jika sekali saja hal itu dilakukan maka dampak kerusakan yang ditimbulkannya sangat besar, dan sulit untuk dipulihkan kembali.
Karena itu Risa berharap perbedaan yang ada dijadikan alat untuk mencapai tujuan mewujudkan cita-cita Kolaka dan Koltim menjadi daerah yang sejahtera.
Sarasehan dan diskusi turut dihadiri unsur pemuda, organisasi profesi, FKUB, dan pimpinan SKPD di lingkup Pemda Kolaka (eat)
