Menu ✖

Mode Gelap
Hari Kebudayaan Mekongga: Merawat Warisan Leluhur, Menguatkan Kehidupan, Membangun Masa Depan Kolaka Perkuat Perlindungan Kesehatan Pekerja Perempuan, PT Vale IGP Pomalaa Raih Penghargaan Kemenkes RI PWI Kolaka Bekali Wartawan, Tekankan Independensi dan Etika Jurnalistik Legal Opinion Satgas Investasi Dipersoalkan, Kuasa Hukum PT GAN Tantang Dasar IUP 475 Hektar PT CSM Menghadapi Musim Hujan, PT Vale Perkuat Pengendalian Air di Proyek Pomalaa Bupati Kolaka Gandeng IPB, Dorong Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah

Nasional

Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

badge-check


 Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM Perbesar

SIBERKITA.ID, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) pada Selasa (17/11/2026). Rekomendasi tersebut memuat masukan strategis yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan aspek hukum serta hak asasi manusia.

“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, usai menerima rekomendasi tersebut di Jakarta.

Dua rekomendasi yang diterima Kementerian ATR/BPN mencakup Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.

“Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum hak asasi manusia,” tutur Wamen Ossy

Diketahui bahwa sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah merumuskan kebijakan strategis yang rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian/lembaga, termasuk yang diserahkan ke Kementerian ATR/BPN hari ini. Masukan tersebut diharapkan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan mengambil langkah strategis yang terarah, terintegrasi, serta berkelanjutan.

Dokumen rekomendasi untuk Kementerian ATR/BPN diserahkan langsung oleh Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, bersama Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan persoalan yang teridentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menawarkan solusi yang dapat dilaksanakan bersama.

“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” pungkas Yusril Ihza Mahendra.(Adv)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

21 November 2026 - 08:52 WITA

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

21 November 2026 - 08:50 WITA

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

21 November 2026 - 08:48 WITA

Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN

21 November 2026 - 08:45 WITA

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

21 November 2026 - 08:43 WITA

Trending di Nasional