SIBERKITA.COM, KOLAKA– Dua tersangka kasus dugaan korupsi dana rutin sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka, MT dan M akhirnya menjalani penahanan sejak Kamis (15/7/2021) lalu.
Kedua tersangka menjalani penahanan mereka di Rutan Kelas IIb Kolaka pada hari itu setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di gedung Kejari Kolaka.
Ditahannya MT dan M oleh penyidik Kejari Kolaka disampaikan kuasa hukum tersangka M, La Ode Faisi melalui sambungan seluler, Senin (19/7/2021) lalu.
“Iya, klien kita memang sudah ditahan hari Kamis pekan yang lalu, sudah di Rutan Kolaka sekarang,” ujar Faisi.
Dikatakan La Ode Faisi, saat penyidik Kejari menahan M, ia tidak turut mendampingi karena sedang berada di luar kota.
“Kebetulan waktu pemeriksaan terakhir sebelum klien kita ditahan, tersangka lain (MT) didampingi pengacaranya jadi sekalian beliau yang dampingi klien kami,” tambah Faisi.
Mengenai upaya hukum yang mungkin ditempuh berupa permohonan penahanan kota atau upaya lain, Faisi mengaku belum memikirkan hal itu.
“Bisa saja kita lakukan tapi untuk sekarang kita belum memikirkan bagaimana karena kita baru mau komunikasikan dulu lebih lanjut dengan tersangka,” pungkas Faisi.
Sementara itu Abdur Razak, kuasa hukum MT mengungkapkan penahanan atas kilennya pada hari Kamis lalu dilakukan sekira pukul 12.30 wita.
Razak tidak dapat memastikan apakah dua tersangka MT dan M dibawa ke Rutan menggunakan mobil tahanan Kejari atau kendaraan lain.
“Kita kurang perhatikan apakah dibawa pakai kendaraan tahanan atau mobil lain, tapi yang pasti mobil yang dipakai tersangka MT disimpan di Kejari,” ujarnya.
Dikatakan Razak, saat pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan berkas lainnya tidak ada satu pun anggota keluarga dari kedua tersangka ikut hadir di Kejari.
Namun saat keduanya telah tiba di Rutan Kolaka, barulah beberapa kerabat MT dan M datang menjenguk.
Untuk diketahui, MT dan M ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kolaka pada tanggal Maret 2021 lalu.
MT selaku sekretaris DPRD dan M dalam kapasitasnya sebagai bendahara rutin sekretariat DPRD Kolaka ketika itu, ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi dana sekretariat yang merugikan negara hingga lebih dari Rp 3,9 miliar.
Dugaan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi tersebut berasal dari anggaran 2019 dan 2020.
Taksiran kerugian negara sebesar itu berasal dari belanja makanan-minum dan tamu yang diduga fiktif atau telah dimark up Rp 2.777.190.910, serta belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah yang diduga fiktif Rp 1.142.376.000.
Hingga penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana rutin sekretariat DPRD Kolaka, penyidik Kejari Kolaka telah memanggil dan memintai keterangan sedikitnya 70 orang saksi.
Para saksi yang dimintai keterangan itu termasuk unsur pimpinan, anggota dan mantan anggota DPRD, staf sekretariat serta beberapa pelaku usaha mitra DPRD.
Dalam perjalanan penyidikan Kejari Kolaka telah menerima pengembalian dana lebih dari Rp 700 juta dari pihak yang terkait dalam kasus tersebut.(eat)
