Menu

Mode Gelap
Laba Vale Indonesia Melonjak 32% pada 2025, Penjualan Ore Dorong Pertumbuhan Baru Senat USN Kolaka Buka Pendaftaran Calon Rektor 2026–2030 Dari Sampah Jadi Karya, PT Vale Ajak Pelajar Kolaka Bangun Kesadaran Lingkungan Lewat Lomba Daur Ulang Panen Padi Desa Puubunga, Upaya PT Vale Menyemai Ketahanan Pangan di Kolaka Tingkatkan Kapasitas Dosen, USN Kolaka Gelar Bimtek Penggunaan ScienceDirect PSN Kolaka Serap Alumni USN, Kampus Jajaki Akses Studi Luar Negeri Bersama Mitra Industri Global

Headline

Mau Coblos Gubernur dan Bupati? Wajib Punya Syarat Ini

badge-check


 Mau Coblos Gubernur dan Bupati? Wajib Punya Syarat Ini Perbesar

Laporan: Abdul Saban

SIBERKITA.ID, KOLAKA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2024 yang aman, tertib, damai dan lancar melalui Bimtek serta simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kolaka, Israwati mengatakan bahwa simulasi ini bertujuan membantu para petugas dan masyarakat agar mengetahui proses, mekanisme dan tahapan-tahapan yang harus dilalui saat hari H pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak. Termasuk sebagai bahan perubahan atau antisipasi manakala ada persoalan-persoalan muncul yang tidak diduga sehingga diharapkan pada hari-H berjalan baik dan lancar.

Hal ini dikemukakan Israwati dalam Bimtek dan Simulasi Pemantapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilkada 2024 di desa Muara Lapaopao, Jumat (22/11/2024).

Israwati mengatakan, simulasi itu diadakan untuk mendapatkan gambaran utuh dan riil pemungutan dan perhitungan suara, dimulai sejak pukul 07.00 WITA diawali dari pengambilan sumpah dan janji KPPS, pembukaan kotak, persiapan, pemungutan suara sampai perhitungan suara.

“Terutama agar petugas melaksanakan buku panduan KPPS sebagai pedoman teknis. Harapannya mulai dari tingkat PPK dan PPS hingga KPPS dapat mengetahui prosedur atau tata cara pemungutan suara dan perhitungan suara dan pelayanan yang aksesibel bagi wajib pilih,” jelas Israwati.

Dalam Bimtek dan Simulasi tersebut, Israwati juga mengungkapkan salah satu masalah yang sering dihadapi KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara. Diantaranya adalah, wajib pilih harus bisa menunjukan e-KTP atau Surat Keterangan Identitas resmi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Kolaka.

“Pemilih yang diutamakan adalah terdapat dalam DPT, wajib membawa KTP elektronik dan biodata kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Capil yang memuat identitas beserta foto wajib pilih yang bersangkutan. Kami telah bekerjasama dengan Disdukcapil Kolaka dan mereka memastikan bahwa layanan perekaman e-KTP akan dibuka hingga sore hari agar bisa mengakomodir masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP menjelang pemungutan suara di tanggal 27 November nanti,” tegas Israwati.

Selain itu, bagi masyarakat yang sudah melakukan perekaman e-TKP namun belum menerima bentuk fisik KTP tersebut, maka masyarakat yang bersangkutan harus meminta surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang menyatakan bahwa dirinya telah melakukan perekaman e-KTP. Surat tersebut bisa menjadi pengganti e-KTP bagi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS.(*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Laba Vale Indonesia Melonjak 32% pada 2025, Penjualan Ore Dorong Pertumbuhan Baru

16 Maret 2026 - 23:30 WITA

Senat USN Kolaka Buka Pendaftaran Calon Rektor 2026–2030

13 Maret 2026 - 18:40 WITA

Dari Sampah Jadi Karya, PT Vale Ajak Pelajar Kolaka Bangun Kesadaran Lingkungan Lewat Lomba Daur Ulang

13 Maret 2026 - 02:03 WITA

Panen Padi Desa Puubunga, Upaya PT Vale Menyemai Ketahanan Pangan di Kolaka

10 Maret 2026 - 01:42 WITA

Management PT Vale Indonesia bersama jajaran pemerintah daerah Kabupataen Kolaka memanen bersama padi di desa Puubunga, kecamatan Baula, Senin (9/3/2026)

Bola Panas Tuduhan Rp11,9 Miliar: Kuasa Hukum Perusda Kolaka Tantang KAMI Buktikan di Jalur Hukum

6 Maret 2026 - 03:42 WITA

Trending di Kolaka